Perizinan Usaha Pertambangan
Pengajuan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) Jenis-jenis Izin Sesuai dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2020, Pasal 35 ayat 3, perizinan sektor pertambangan meliputi : Kewenangan Perizinan Pengajuan Perizinan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) disampaikan melalui website OSS (Klik Disini) Persyaratan Perizinan Persyaratan Perizinan dapat dibaca lebih lanjut pada : KBLI a. KBLI Batuan […]
Format Laporan Pengelolaan Lingkungan dan Pelaksanaan Reklamasi. Seperti apa ?
Salah satu persyaratan kelengkapan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi. Untuk mempermudah stakholder agar tidak bingung mencari-cari, SHINTA bantu posting tentang hal tersebut. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan masih mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan […]
Mengenal Tenggat Waktu Permohonan Perpanjangan. Hati-hati Bablas !
Karena sering terhanyut oleh rutinitas, kita sering lupa kapan seharusnya mengajukan perpanjangan perizinan. Berikut adalah beberapa panduan tenggat waktu perpanjangan. Penulis sengaja membuat artikel khusus karena sering menjadi pertanyaan. Mengenai tenggat ini diatur oleh Pasal 53 dan Pasal 59 PP No. 96 Th 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan : Kegiatan Eksplorasi : 45 hari […]
KPP Madya Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018
Berikut beberapa ketentuan terkait KPP Madya berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Pengangkatan dan Kualifikasi Juru Ledak : KTT/PTL mengangkat orang yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan. Pekerjaan peledakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas persiapan peledakan. KPP Madya diberikan kepada orang yang berhubungan dengan bahan peledak […]
KPP Madya Berdasarkan Kepdirjen 309.K/30/DJB/2018
Berikut beberapa ketentuan yang berkaian dengan pengaturan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 309.K/30/DJB/2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengertian Pekerjaan Peledakan adalah pekerjaan yang terdiri atas peracikan bahan peledak, pembuatan primer, pengisian dan […]
KPP Madya Sesuai Dengan Kepdirjen Minerba Nomor. 166.K/KP.05.04/DJB/2022
Berikut adalah panduan pelayanan Kartu Pekerja Peledakkan (KPP) Madya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 166.K/KP.05.04/DJB/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pada Lampiran V : Standar Pelayanan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya) dan Perpanjangannya. Persyaratan Surat permohonan (tanggal […]
Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Kepmen 1827 K/30/MEM/2018
Berikut adalah resume aturan terkait dengan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/Mem/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, pada Lampiran III : Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara. Pengertian Juru Ledak adalah seseorang yang diangkat oleh Perusahaan […]
Kartu Izin Meledakkan (KIM) berdasarkan Kepdirjen Minerba Nomor 309.K/30/DJB/2018
Berikut adalah panduan tentang Kartu Izin Meledakkan (KIM) berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan di bidang pertambangan […]
Permohonan KIM Sesuai Dengan Kepdirjen Nomor 166.K/KP.05.04/DJB/2022
Daftar Isi Berikut adalah kutipan tentang standar pelayanan permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 166.K/ KP.05.04/ DJB/ 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Persyaratan Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari […]