Format Laporan Pengelolaan Lingkungan dan Pelaksanaan Reklamasi. Seperti apa ?

Salah satu persyaratan kelengkapan permohonan  perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi. Untuk mempermudah stakholder agar tidak bingung mencari-cari, SHINTA bantu posting tentang hal tersebut. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan masih mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan […]

Implementasi Penggunaan Competent Person dalam Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara

Untuk menjaga kepastian informasi sumber daya dan cadangan cadangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Minerba menerbitkan surat yang memuat beberapa ketentuan terkait dengan Implementasi Penggunaan Competent Person dalam Estimas Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara. Isi dari surat dengan nomor 741/MB.04/DJB/2021 tanggal 8 April 2021 ini memuat beberapa hal sebagai berikut : Penggunaan Competent Person […]

KPP Madya Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018

Berikut beberapa ketentuan terkait KPP Madya berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Pengangkatan dan Kualifikasi Juru Ledak : KTT/PTL mengangkat orang yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan. Pekerjaan peledakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas persiapan peledakan. KPP Madya diberikan kepada orang yang berhubungan dengan bahan peledak […]

KPP Madya Berdasarkan Kepdirjen 309.K/30/DJB/2018

Berikut beberapa ketentuan yang berkaian dengan pengaturan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 309.K/30/DJB/2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengertian  Pekerjaan Peledakan adalah pekerjaan yang terdiri atas peracikan bahan peledak, pembuatan primer, pengisian dan […]

KPP Madya Sesuai Dengan Kepdirjen Minerba Nomor. 166.K/KP.05.04/DJB/2022

Berikut adalah panduan pelayanan Kartu Pekerja Peledakkan (KPP) Madya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 166.K/KP.05.04/DJB/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pada Lampiran V : Standar Pelayanan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya) dan Perpanjangannya. Persyaratan Surat permohonan (tanggal […]

Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Kepmen 1827 K/30/MEM/2018

Berikut adalah resume aturan terkait dengan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/Mem/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, pada Lampiran III : Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara. Pengertian  Juru Ledak adalah seseorang yang diangkat oleh Perusahaan […]

Kartu Izin Meledakkan (KIM) berdasarkan Kepdirjen Minerba Nomor 309.K/30/DJB/2018

Berikut adalah panduan tentang Kartu Izin Meledakkan (KIM) berdasarkan Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara KESDM Nomor 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ruang Lingkup  Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perusahaan di bidang pertambangan […]

Permohonan KIM Sesuai Dengan Kepdirjen Nomor 166.K/KP.05.04/DJB/2022

Daftar Isi Berikut adalah kutipan tentang standar pelayanan permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 166.K/ KP.05.04/ DJB/ 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Persyaratan  Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari […]