Mengenal Penggolongan Mineral dan Batubara, Ternyata ada yang Sempat Berubah.
Penggolongan Mineral dan Batubara Penggolongan mineral dan batubara diatur oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Ayat 3 disebutkan bahwa perubahan tas pengggolongan dan/atau penambahan komoditas tambang ditetapkan oleh Menteri. Pada tahun 2022, Menteri ESDM menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 147.K/ MB.01/ MEM.B/ 2022 tentang […]
Format Laporan Pengelolaan Lingkungan dan Pelaksanaan Reklamasi. Seperti apa ?
Salah satu persyaratan kelengkapan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi adalah pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan reklamasi. Untuk mempermudah stakholder agar tidak bingung mencari-cari, SHINTA bantu posting tentang hal tersebut. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan masih mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan […]
Mengenal Tenggat Waktu Permohonan Perpanjangan. Hati-hati Bablas !
Karena sering terhanyut oleh rutinitas, kita sering lupa kapan seharusnya mengajukan perpanjangan perizinan. Berikut adalah beberapa panduan tenggat waktu perpanjangan. Penulis sengaja membuat artikel khusus karena sering menjadi pertanyaan. Mengenai tenggat ini diatur oleh Pasal 53 dan Pasal 59 PP No. 96 Th 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan : Kegiatan Eksplorasi : 45 hari […]
Jangan keliru, ini panduan memilih format Dokumen Laporan Studi Kelayakan untuk Tambang Batuan
Pada saat ini terdapat dua ketentuan yang mengatur format laporan lengkap dokumen studi kelayakan tambang batuan. Mana yang kita pilih ? berikut panduannya : Format sesuai dengan Lampiran XIIIC, Kepmen ESDM 1806K/ 30/ MEM/ 2018 (Download format) digunakan untuk tambang batuan dengan : Luasan IUP > 50 Ha tanpa menggunakan metode peledakan, Luasan IUP > […]
Implementasi Penggunaan Competent Person dalam Estimasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara
Untuk menjaga kepastian informasi sumber daya dan cadangan cadangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Minerba menerbitkan surat yang memuat beberapa ketentuan terkait dengan Implementasi Penggunaan Competent Person dalam Estimas Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara. Isi dari surat dengan nomor 741/MB.04/DJB/2021 tanggal 8 April 2021 ini memuat beberapa hal sebagai berikut : Penggunaan Competent Person […]
Menyambut musim RKAB 2023, Dinas ESDM Jabar Kirimkan Surat ke Pemegang IUP
Setelah mencanangkan program asistensi dokumen RKAB, Dinas ESDM Jawa Barat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada para Pemegang IUP untuk segera menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan untuk kegiatan 2023. Surat dengan nomor 2860/ES.09/TAMBANG tanggal 8 September 2022 ini memuat beberapa petunjuk penyampaian RKAB tahunan untuk wilayah kerja provinsi Jawa Barat, diantaranya : Dokumen […]
KPP Madya Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018
Berikut beberapa ketentuan terkait KPP Madya berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Pengangkatan dan Kualifikasi Juru Ledak : KTT/PTL mengangkat orang yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan. Pekerjaan peledakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri atas persiapan peledakan. KPP Madya diberikan kepada orang yang berhubungan dengan bahan peledak […]
KPP Madya Berdasarkan Kepdirjen 309.K/30/DJB/2018
Berikut beberapa ketentuan yang berkaian dengan pengaturan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 309.K/30/DJB/2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Pengertian Pekerjaan Peledakan adalah pekerjaan yang terdiri atas peracikan bahan peledak, pembuatan primer, pengisian dan […]
KPP Madya Sesuai Dengan Kepdirjen Minerba Nomor. 166.K/KP.05.04/DJB/2022
Berikut adalah panduan pelayanan Kartu Pekerja Peledakkan (KPP) Madya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 166.K/KP.05.04/DJB/2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pada Lampiran V : Standar Pelayanan Kartu Pekerja Peledakan Madya (KPP Madya) dan Perpanjangannya. Persyaratan Surat permohonan (tanggal […]
Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Kepmen 1827 K/30/MEM/2018
Berikut adalah resume aturan terkait dengan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/Mem/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik, pada Lampiran III : Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara. Pengertian Juru Ledak adalah seseorang yang diangkat oleh Perusahaan […]